Presiden Ahmad al-Sharaa baru-baru ini mengeluarkan serangkaian dekret penting yang mengisyaratkan era baru bagi perekonomian Suriah. Langkah-langkah strategis ini tampaknya bertujuan untuk merevitalisasi dan mengembangkan sektor ekonomi negara yang telah lama tertatih.
Salah satu dekret kunci adalah Keputusan Presiden Nomor (117) Tahun 2025. Melalui dekret ini, Presiden al-Sharaa secara resmi menunjuk Mohammed Safwat Abdul Hamid Raslan sebagai Direktur Jenderal Dana Pembangunan Suriah. Penunjukan ini menandai langkah awal dalam restrukturisasi lembaga-lembaga ekonomi vital.
Tidak berhenti di situ, Presiden al-Sharaa juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor (115) Tahun 2025. Dekret ini menjadi landasan pembentukan Dewan Tinggi Pembangunan Ekonomi, sebuah badan yang diproyeksikan memiliki peran sentral dalam upaya stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi Suriah.
Pembentukan Dewan Tinggi ini diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama dalam mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan di Suriah. Ini merupakan sebuah indikasi jelas bahwa pemerintah serius dalam mengatasi tantangan ekonomi yang kompleks.
Lebih jauh, dekret ini juga bertujuan untuk menciptakan sebuah peta ekonomi yang komprehensif, mencakup seluruh wilayah geografis Suriah. Ini menunjukkan visi holistik untuk pembangunan yang merata di seluruh penjuru negeri.
Peta ekonomi ini akan diwujudkan melalui pengawasan penuh terhadap berbagai badan, organisasi, dan institusi ekonomi yang beroperasi dalam kerangka rencana ekonomi negara. Konsolidasi pengawasan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan koordinasi.
Dekret tersebut juga mengamanatkan persetujuan strategi dan rencana umum yang berkaitan dengan investasi. Ini akan menciptakan kerangka kerja yang jelas bagi investor, baik domestik maupun asing, untuk berpartisipasi dalam pembangunan Suriah.
Dalam langkah serupa, Presiden Ahmad al-Sharaa menerbitkan Keputusan Presiden Nomor (118) Tahun 2025. Melalui dekret ini, Talal Mahmoud al-Hilali secara resmi diangkat sebagai Direktur Jenderal Otoritas Investasi Suriah.
Penunjukan al-Hilali ke posisi kunci ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menarik dan memfasilitasi investasi. Otoritas Investasi Suriah diharapkan menjadi jembatan antara investor dan peluang yang ada di negara tersebut.
Pada hari Rabu, Presiden Republik Arab Suriah, Ahmad al-Sharaa, juga mengeluarkan Keputusan Nomor (113) untuk tahun 2025. Dekret ini mengatur pembentukan sebuah institusi yang berorientasi ekonomi di Republik Arab Suriah, yang disebut Dana Kedaulatan (SWF) seperti Danantara di Indonesia.
Dana Kedaulatan ini akan menikmati status badan hukum serta kemandirian finansial dan administratif. Ini adalah aspek krusial yang akan memberikan fleksibilitas dan otonomi yang diperlukan untuk menjalankan mandatnya secara efektif.
Markas besar Dana Kedaulatan akan berlokasi di Damaskus, ibu kota Suriah. Penempatan ini akan mempermudah koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, memastikan sinergi dalam implementasi kebijakan ekonomi.
Secara struktural, Dana Kedaulatan akan berafiliasi langsung dengan Kantor Kepresidenan Republik. Afiliasi ini menegaskan pentingnya dan prioritas yang diberikan kepada lembaga ini dalam agenda pembangunan nasional.
Pembentukan dana ini, sesuai dengan dekret, bertujuan untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan dan produksi langsung. Ini akan menjadi motor penggerak utama dalam memulai inisiatif-inisiatif yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produksi.
Salah satu tujuan utama lainnya adalah optimalisasi investasi sumber daya manusia dan material, serta keahlian teknis dari semua spesialisasi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah bertekad untuk memanfaatkan potensi penuh dari aset-aset yang dimiliki negara.
Dana Kedaulatan juga akan berperan penting dalam merevitalisasi ekonomi nasional melalui investasi yang terencana dan terdiversifikasi. Diversifikasi ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada satu sektor saja, menciptakan ekonomi yang lebih tangguh.
Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, dana ini bertujuan untuk mengubah aset-aset pemerintah yang tidak aktif menjadi alat produksi dan pembangunan. Ini adalah langkah cerdas untuk memaksimalkan nilai dari aset-aset yang selama ini mungkin belum sepenuhnya dimanfaatkan.
Secara keseluruhan, serangkaian dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Ahmad al-Sharaa ini melukiskan gambaran sebuah pemerintahan yang proaktif dan bertekad untuk memulihkan serta membangun kembali perekonomian Suriah. Langkah-langkah ini akan menjadi penentu arah masa depan ekonomi negara.
Tags
indonesia