Al-Hasakah, Suriah – Pertemuan penting antara perwakilan pemerintah Suriah dan para pemimpin Pasukan Demokratik Suriah (SDF) telah berlangsung di provinsi Al-Hasakah. Diskusi ini berfokus pada implementasi perjanjian yang ditandatangani sebelumnya antara Damaskus dan SDF, menandai langkah signifikan menuju pencairan hubungan yang telah lama membeku.Pertemuan ini merupakan yang pertama dari jenisnya, melibatkan komite yang dibentuk oleh pemerintah Suriah untuk menindaklanjuti kesepakatan yang dicapai antara Presiden Suriah dan Mazloum Abdi pada 10 Maret. SDF menyatakan bahwa Abdi membahas mekanisme kerja komite bersama yang dijadwalkan akan diluncurkan pada awal April.
Kedua belah pihak juga membahas deklarasi konstitusional dan perlunya inklusi semua komponen Suriah dalam membentuk masa depan negara dan menulis konstitusi. Selain itu, mereka menekankan pentingnya gencatan senjata di seluruh wilayah Suriah.
Sumber-sumber mengindikasikan bahwa komite dan Abdi membahas poin-poin lain, termasuk pengakuan masyarakat Kurdi sebagai komponen asli negara Suriah dan integrasi penuh pasukan SDF ke dalam Kementerian Pertahanan. Mahmoud Habibi, juru bicara Pasukan Demokratik Utara, mengkonfirmasi hal ini.
Kesepakatan tersebut telah disambut baik secara lokal dan regional, meskipun pertanyaan tetap ada tentang kemungkinan transisi menuju masa depan yang damai mengingat beban masa lalu yang penuh dengan dampak perang.
Analisis dan Perbandingan dengan Konferensi Meja Bundar 1949
Pertemuan di Al-Hasakah memiliki kemiripan dengan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diadakan di Den Haag, Belanda, pada tahun 1949. KMB membahas integrasi Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) ke dalam Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), yang kemudian menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
* Tujuan Integrasi: Baik pertemuan di Al-Hasakah maupun KMB memiliki tujuan yang sama, yaitu mengintegrasikan kelompok bersenjata non-negara ke dalam angkatan bersenjata nasional. Di Suriah, SDF akan diintegrasikan ke dalam militer Suriah, sementara di Indonesia, KNIL diintegrasikan ke dalam APRIS.
* Tantangan: Kedua proses integrasi menghadapi tantangan yang signifikan. Di Suriah, tantangan termasuk perbedaan ideologi, struktur komando, dan kekhawatiran tentang dominasi kelompok tertentu dalam militer. Di Indonesia, tantangan serupa muncul terkait dengan loyalitas, hierarki, dan representasi mantan anggota KNIL dalam APRIS.
* Peran Pihak Ketiga: Dalam kedua kasus, pihak ketiga memainkan peran penting. Di Suriah, Amerika Serikat telah terlibat dalam mendukung SDF dan memfasilitasi dialog dengan pemerintah Suriah. Di Indonesia, Belanda, Amerika Serikat, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terlibat dalam KMB dan proses integrasi.
* Hasil: Hasil dari kedua proses integrasi memiliki dampak jangka panjang. Di Indonesia, integrasi KNIL ke dalam APRIS berhasil menciptakan angkatan bersenjata nasional yang kuat. Di Suriah, keberhasilan integrasi SDF ke dalam militer Suriah akan menjadi faktor kunci dalam stabilitas dan persatuan negara.
Kesimpulan
Pertemuan di Al-Hasakah merupakan langkah positif menuju integrasi SDF ke dalam militer Suriah atau Kementerian Pertahanan di bawah Pemerintahan Presiden Ahmad Al Sharaa. Meskipun tantangan tetap ada, dialog dan kesepakatan yang dicapai menunjukkan komitmen untuk mencapai solusi damai dan inklusif. Proses ini memiliki kemiripan dengan integrasi KNIL ke dalam APRIS di Indonesia pada tahun 1949, menyoroti pentingnya dialog, kompromi, dan peran pihak ketiga dalam mencapai integrasi militer yang sukses. Keberhasilan integrasi SDF akan menjadi langkah penting dalam membangun kembali Suriah yang bersatu dan stabil.
Tags
indonesia