Di antara pusaran konflik tersebut, Israel dituding secara sistematis mencaplok wilayah Suriah, khususnya di Dataran Tinggi Golan, Quneitra, dan Suriah Selatan (koridor Daud), melalui serangkaian modus operandi yang terencana.
Modus pertama yang kerap digunakan adalah penciptaan "zona penyangga" (buffer zone). Dalih ini digunakan untuk membenarkan pendudukan wilayah Suriah dengan alasan keamanan. Israel berdalih bahwa wilayah-wilayah tersebut diperlukan untuk melindungi diri dari potensi serangan. Namun, dalam praktiknya, zona penyangga ini berubah menjadi wilayah pendudukan permanen.
Selanjutnya, Israel secara aktif membangun pemukiman ilegal di wilayah-wilayah yang diduduki. Pemukiman ini bukan hanya mengubah demografi wilayah tersebut, tetapi juga menciptakan fakta lapangan yang mempersulit upaya negosiasi damai di masa depan.
Komunitas internasional secara luas menganggap pemukiman ini ilegal berdasarkan hukum internasional.
Modus ketiga yang tak kalah kontroversial adalah upaya Israel untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kedaulatan mereka di wilayah-wilayah yang diduduki.
Salah satu contohnya adalah upaya melobi politisi Amerika Serikat untuk mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel. Bahkan, muncul inisiatif untuk mengubah nama wilayah tersebut menjadi "Dataran Tinggi Trump," sebagai bentuk penghormatan kepada mantan Presiden AS.
Pencaplokan wilayah Suriah oleh Israel bukan hanya masalah teritorial, tapi juga ambisi kolonialisme baru Greater Israel atau Israel Raya yang mencakup Suriah, Irak dll.
Komunitas internasional telah berulang kali mengecam tindakan Israel, tetapi seruan tersebut belum membuahkan hasil yang signifikan.
Langkah-langkah Israel ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penarikan Israel dari wilayah-wilayah yang diduduki. Namun, Israel terus menantang seruan tersebut, dengan alasan keamanan nasional.
Di tengah situasi yang penuh ketegangan ini, masa depan wilayah-wilayah yang diduduki tetap menjadi pertanyaan besar.
Upaya negosiasi damai terus mengalami jalan buntu, dan konflik bersenjata terus mengancam stabilitas kawasan.
Komunitas internasional dituntut untuk mengambil tindakan yang lebih tegas untuk menghentikan pencaplokan wilayah Suriah dan menegakkan hukum internasional. Jika tidak, siklus kekerasan dan ketidakadilan akan terus berlanjut, merusak prospek perdamaian di Timur Tengah.
Konflik ini juga menjadi ujian bagi kredibilitas PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Apakah mereka mampu menegakkan resolusi mereka dan melindungi hak-hak warga sipil yang menjadi korban konflik?
Sejarah mencatat bahwa pencaplokan wilayah secara paksa tidak pernah membawa perdamaian yang langgeng. Hanya dengan menghormati hukum internasional dan hak-hak semua pihak, perdamaian yang adil dan berkelanjutan dapat dicapai.
Dalam konteks ini, dialog dan negosiasi yang inklusif menjadi sangat penting. Semua pihak yang terlibat dalam konflik harus bersedia duduk bersama untuk mencari solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua.
Masyarakat internasional juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi dialog dan negosiasi ini. Mereka harus menggunakan pengaruh mereka untuk menekan semua pihak agar menghormati hukum internasional dan hak-hak warga sipil.
Selain itu, bantuan kemanusiaan juga sangat dibutuhkan untuk meringankan penderitaan warga sipil yang terkena dampak konflik. Mereka membutuhkan makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan.
Pendidikan dan pemberdayaan masyarakat juga penting untuk membangun perdamaian yang langgeng. Masyarakat sipil harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan membangun masa depan mereka sendiri.
Pada akhirnya, perdamaian di Timur Tengah hanya dapat dicapai melalui keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak semua pihak. Pencaplokan wilayah secara paksa dan pelanggaran hukum internasional hanya akan memperpanjang siklus kekerasan dan penderitaan.
Dibuat oleh AI
Tags
indonesia